Pengertian Orde Lama, Tujuan, Kelebihan, Kekuarangan, dan Contohnya

Diposting pada

Orde Lama Adalah

Orde Lama merupakan masa pemerintahan di Indonesia yang merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara pada masa ini adalah membangun atau membangkitkan rasa percaya diri Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar dan juga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri.

Kelebihan atau keunggulan negara pada masa Orde Lama diantaranya yaitu Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya, Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda, Indonesia menjadi pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok (GNB). Meskipun demikian, masa Orde Lama juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu situasi politik di Indonesia yang tidak stabil, terjadinya peyimpangan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Orde Lama

Ketika Soekarno (presiden pertama Indonesia) dan Mohammed Hatta (wakil presiden pertama), dua orang nasionalis paling terkemuka di negara itu, mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bersamaan dengan penerbitan konstitusi yang singkat dan sementara, berbagai masalah muncul.

Bahkan, perlu waktu empat tahun melakukan revolusi melawan Belanda yang – setelah dibebaskan dari Jerman di Eropa – kembali untuk merebut kembali koloni mereka. Belanda keras kepala untuk melepaskan koloni mereka yang menguntungkan di Asia Tenggara, tetapi akhirnya harus menghadapi kenyataan.

Di bawah tekanan internasional mereka mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 (kecuali untuk bagian barat Pulau Papua Nugini). Namun, negosiasi dengan Belanda menghasilkan ‘Republik Indonesia Serikat’ yang berisi Konstitusi Federal yang dianggap terlalu banyak dipengaruhi oleh Belanda.

Oleh karena itu, konstitusi tersebut segera diganti oleh konstitusi baru pada tahun 1950 yang menetapkan bahwa sistem pemerintahan parlementer perlu diberlakukan, yang memberikan jaminan kebebasan individu dan menjadikan militer lebih rendah dari kepemimpinan sipil negara. Presiden terutama memiliki peran seremonial hanya dalam sistem ini.

Perdebatan di antara beberapa pihak yang berpengaruh mengenai dasar ideologis Indonesia dan organisasi hubungan antar organ negara telah dimulai bahkan sebelum proklamasi pada Agustus 1945. Kelompok-kelompok berpengaruh ini adalah;

  1. Tentara Indonesia
  2. Muslim
  3. Komunis
  4. Nasionalis

Tentara, para pahlawan Revolusi, selalu menyembunyikan aspirasi politik mereka sendiri. Namun, Konstitusi 1950 tidak memberikan peran politik bagi tentara. Ini adalah kekecewaan besar bagi tentara dan sumber kebencian terhadap mereka yang menerima kekuasaan melalui konstitusi baru.

Perwakilan Muslim pada diskusi konstitusi (meskipun pada subjek lain yang tidak mewakili kelompok homogeny) ingin Indonesia menjadi negara Islam yang diperintah oleh hukum syariah, tapi pihak lain merasa bahwa pembentukan negara Islam akan membahayakan persatuan Indonesia dan dapat memicu pemberontakan atau seruan untuk separatisme karena negara itu mengandung jutaan non-Muslim.

Banyak yang mencemaskan kelompok-kelompok Muslim dan juga tentara, partai komunis PKI (Partai Komunis Indonesia) kembali secara mengesankan. Dilarang oleh otoritas kolonial Belanda pada tahun 1927 untuk mengatur pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat, PKI memperoleh banyak dukungan di Jawa Tengah dan Timur, menjadi salah satu partai paling populer pada skala nasional dan karenanya merupakan kekuatan politik.

Terakhir, ada kaum nasionalis yang menekankan perlunya hak-hak individu terhadap negara. Partai mereka adalah PNI (versi partai politik dari gerakan PNI yang disebutkan sebelumnya, yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 yang ditargetkan untuk kemerdekaan). Partai PNI ini mendapatkan banyak popularitas di negara ini.

Karena itu Soekarno harus menemukan cara untuk menyatukan sudut pandang yang beragam ini. Pada Juni 1945 ia mengungkapkan pandangannya tentang kebangsaan Indonesia dengan menyatakan filosofi Pancasila-nya. Pancasila adalah lima prinsip yang akan menjadi dasar negara Indonesia.

Pengertian Orde Lama

Orde Lama ialah sebutan bagi masa pemerintahan Indonesia yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno yang menjadi tokoh sentral pada masa orde lama yang memiliki kedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Pengertian Orde Lama Menurut Para Ahli

Adapun definisi orde lama menurut para ahli, antara lain:

  1. Wikipedia, Orde Lama adalah sebagai masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu, tapi baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang dinamakan Orde Baru.

Tujuan Orde Lama

Beberapa tujuan yang ingin dicapai pada masa pemerintahan orde lama, diantaranya yaitu:

  1. Membentuk/membangun karakter bangsa (“national character building”) yang dalam bidang politik yang anti imperialisme, anti kolonialisme, dan juga pastinya pro akan perdamaian nasional maupun dunia.
  2. Membangun atau membangkitkan rasa percaya diri Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar dan juga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri.
  3. Adanya keinginan untuk mengangkat derajat dan juga martabat bangsa Indonesia, baik bagi bangsa Indonesia itu sendiri maupun di mata dunia.

Kelebihan dan Kekurangan Orde Lama

Kelebihan pada masa pemerintahan Orde Lama diantaranya yaitu:

  1. Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaannya

Masa pemerintahan Orde Lama juga termasuk masa pemerintahan setelah Republik Indonesia merdeka (1945 sampai dengan 1950).

Pada awal-awal kemerdekaan tersebut banyak terjadi peristiwa bersejarah yang menunjukkan keinginan kuat dari rakyat Indonesia untuk merdeka, diantaranya yaitu Pertempuran Medan Area, Pertempuran 10 November, Pertempuran Ambarawa, dan Pertempuran 5 hari di Semarang.

Hal itu menyebabkan Belanda melakukan Agresi Militer Belanda 1 dan 2 untuk kembali menegakkan pengaruhnya di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah pada masa Orde Lama tetap berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah secara aktif menyelenggarakan berbagai macam perundingan dan perjanjian untuk mendamaikan kondisi sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian yang dihasilkan pada masa itu misalnya Perjanjian Linggarjati atau Perjanjian Renville.

  1. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda

Pada masa pemerintah Orde Lama, Irian Barat berhasil direbut kembali dari tangan Belanda melalui jalur diplomasi dan militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Operasi Trikora (Tiga Komando Rakyat) di Alun-alun Utara Yogyakarta.

Selain itu, Presiden Soekarno juga membentuk Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima komando. Komando Mandala bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mengadakan operasi militer untuk menggabungkan kembali Papua bagian barat dengan Indoesia.

  1. Indonesia menjadi pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika

Indonesia termasuk salah satu negara pelopor diadakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang merupakan konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika. Saat itu, negara-negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika pada umumnya ialah negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekannya.

Konferensi Asia Afrika diadakan oleh Indonesia, Burma (Myanmar), Ceylon (Sri Lanka), India, dan Pakistan dan dikoordinir oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunario. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 18 – 24 April 1955 yang bertempat di Gedung Merdeka, Bandung.

  1. Indonesia menjadi pelopor Gerakan Non-Blok

Pada masa Orde Lama, Pemerintah Indonesia bukan turut  menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika, tapi juga menjadi pendiri Gerakan Non-Blok. Gerakan ini berawal dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pada tahun 1955 yang dilaksanakan di Bandung.

Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan kumpulan negara-negara yang tidak ingin memihak blok tertentu pada saat berlansungnya Perang Dingin. Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soekarno beserta keempat pemimpin dari negara lainnya mendirikan gerakan ini.

Keempat pemimpin negara tersebut ialah :

  1. Broz Tito (dari Presiden Yugoslavia)
  2. Gamal Abdul Nasser (dari Presiden Mesir)
  3. Pandit Jawaharlal Nehru (dari Perdana Menteri India)
  4. Kwame Nkrumah (dari Gana)
  1. Pemilihan Umum pertama di Indonesia

Masa pemerintahan Orde Lama berhasil menyelanggaraka Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Pemilu pertama ini diselenggarakan ketika keamanan negara masih kurang kondusif, sebab terjadinya pemberontakan DI/TII.

Kekurangan pada masa pemerintahan Orde Lama diantaranya yaitu:

  1. Situasi politik yang tidak stabil

Pada masa pemerintahan Orde Lama, situasi politik Indonesia terkesan mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya pergantian kabinet hingga sebanyak 7 kali. Kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa Orde Lama diantaranya yaitu:

  1. Kabinet Natsir (1950 sampai dengan 1951)
  2. Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951 hingga 1952)
  3. Kabinet Wilopo (1952-1953)
  4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955)
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)
  6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957)
  7. Kabinet Djuanda (1957-1959)
  1. Munculnya Sistem Demokrasi Terpimpin

Terjadinya pergantian kabinet yang disebabkan karena penerapan sistem demokrasi liberal, memaksa Indonesia untuk membentuk sistem pemerintahan baru yang lebih stabil. Tahun 1959, Presiden Soekarno memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang dinamakan Demokrasi Terpimpin.

Perbedaan antara sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal terletak pada kekuasaan presiden, yaitu pada masa demokrasi liberal, parlemen memiliki kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Sedangkan, pada sistem demokrasi terpimpin presidenlah yang memiliki kekuasaan tersebut.

Pada sistem demokrasi terpimpin, Presiden bahkan mempunyai kekuasaan hampir di seluruh bidang pemerintahan atau bisa dibilang kekuasaan Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia sangat dominan, sehingga kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis.

  1. Ideologi yang saling bertentangan

Pada masa pemerintahan Orde Lama, terjadi pertentangan ideologis antara nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM). Ketika demokrasi liberal diterapkan saat pemerintahan Orde Lama, ada tiga partai yang mempunyai partisipasi yang sangat besar dalam pemerintahan.

Ketiga partai tersebut ialah PNI (Partai Nasionalis Indonesia), PKI (Partai Komunitas Indonesia, dan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Masing-masing partai mempunyai ideologi yang berbeda. PNI menganut ideologi nasionalis, PKI menganut i ideologi komunis, dan Masyumi menganut iideologi Pans Islamisme.

  1. Terjadi penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945

Pada masa Orde Lama, terjadi beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

  1. Presiden seumur hidup
  2. Dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955
  3. Pembentukan MPRS dan DPR-GR yang dipilih dan diangkat oleh Presiden

Contoh Kebijakan Orde Lama

Berikut ini contoh kebijakan ekonomi dalam pembangunan pada masa pemerintahan Orde Lama:

  1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) 

Kondisi keuangan negara pada masa awal kemerdekaan sangat buruk yang disebabkan oleh :

  1. Inflasi yang sangat tinggi karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada saat itu, untuk sementara waktu pemerintah Republik Indonesia menyatakan tiga jenis mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu (1) Mata uang De Javasche Bank; (2) Mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan (3) Mata uang pendudukan Jepang.
  2. Adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia.
  3. Kas negara kosong. 
  1. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini dinamakan masa liberal sebab dalam bidang politik maupun ekonomi menerapkan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar berdasarkan teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, diantaranya yaitu:

  1. Gunting Syarifuddin, yaitu kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 1950. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
  2. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
  3. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Hal itu mengakibatkan banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Nah, demikianlah saja artikel yang bisa kami uraikan pada segenap pembaca berkenaan dengan pengertian orde lama menurut para ahli, tujuan, kelebihan, kekuarangan, dan contoh kebijakan yang pernah dilakukan. Semoga memberi edukasi bagi semua kalangan yang membutuhkannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *