Orde Baru (Bahasa Indonesia: Orde Baru atau Orba) adalah istilah yang diciptakan oleh Presiden Indonesia kedua, Soeharto untuk menggambarkan rezimnya ketika Beliau berkuasa pada tahun 1966. Suharto menggunakan istilah ini untuk membedakan pemerintahannya dengan pemerintahan Sukarno (yang dijuluki “Orde Lama”). Istilah “Orde Baru” telah menjadi identik dengan tahun-tahun Suharto (1966-1998)
Segera setelah percobaan kudeta pada tahun 1965, situasi politik tidak pasti, tetapi Orde Baru Soeharto mendapatkan banyak dukungan populer dari kelompok-kelompok yang menginginkan pemisahan dari masalah Indonesia sejak kemerdekaannya. Menyusul konflik komunal dan politik Indonesia, dan keruntuhan ekonomi dan kehancuran sosial pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an, “Orde Baru” berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan tatanan politik, pembangunan ekonomi, dan penghapusan partisipasi massa di Indonesia.
Orde Baru
Orde baru adalah bagian daripada bentuk reaksi dan koreksi prinsipil terhadap adanya praktik-praktik penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau, yang lazim disebut zaman Orde Lama atau masa pemerintahan Soekarno.
Sukarno adalah presiden pendiri Indonesia, posisi yang dipegangnya sejak pembentukan Republik pada tahun 1945. Pada tahun 1955, pemilihan umum parlemen pertama menghasilkan parlemen yang tidak stabil dan dari akhir 1950-an, pemerintahan Sukarno menjadi semakin otokratis di bawah “Demokrasi Terpimpin” -nya.
Digambarkan sebagai “Dalang” yang agung, atau penguasa boneka, posisi Sukarno bergantung pada konsepnya tentang NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme) di mana ia berusaha untuk menyeimbangkan Militer Indonesia yang bersaing, kelompok-kelompok Islam, dan Partai Komunis Indonesia yang semakin kuat ( PKI).
Untuk kebencian kelompok-kelompok Militer dan Muslim, pengaturan tersebut menjadi semakin bergantung pada PKI yang telah menjadi partai politik terkuat di negara itu. Ideologi anti-imperial Sukarno melihat Indonesia semakin tergantung pada Uni Soviet dan Cina yang disambut dengan kemarahan dari negara-negara Barat.
Pemerintah yang kekurangan uang harus membatalkan subsidi sektor publik, inflasi tahunan naik hingga 1.000%, pendapatan ekspor menyusut, infrastruktur hancur, dan pabrik-pabrik beroperasi pada kapasitas minimal dengan investasi yang dapat diabaikan.
Pemerintahan Sukarno menjadi semakin tidak efektif dalam menyediakan sistem ekonomi yang layak untuk mengangkat warganya dari kemiskinan dan kelaparan. Sementara itu, Sukarno memimpin Indonesia ke Konfrontasi, konfrontasi militer dengan Malaysia, mengeluarkan Indonesia dari PBB, dan meningkatkan retorika revolusioner dan anti-Barat.
Menjelang 1965 di puncak Perang Dingin, PKI menembus semua tingkat pemerintahan. Dengan dukungan dari Sukarno dan Angkatan Udara, partai memperoleh pengaruh yang semakin besar dengan mengorbankan Angkatan Darat, sehingga memastikan permusuhan Angkatan Darat. Ulama Muslim, banyak dari mereka adalah pemilik tanah, merasa terancam oleh tindakan penyitaan tanah pedesaan PKI.
Tentara khawatir dengan dukungan Sukarno terhadap keinginan PKI untuk segera membangun “kekuatan kelima” dari petani dan buruh bersenjata. Menambah sifat putus asa dan terpecah-pecah Indonesia di tahun 1960-an, perpecahan di dalam militer didukung oleh negara-negara Barat yang mendukung faksi sayap kanan melawan faksi sayap kiri yang didukung oleh PKI.
Pengertian Orde Baru
Orde baru adalah tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Sehingga bisa dikatakan bahwa orde baru merupakan sebuah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat,bangsa dan negara Indonesia, yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan rumusan pengertian tersebut, tampak bahwa yang dinamakan Orde Baru ialah orde yang ingin mengoreksi dan mengintrospeksi praktek pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara mendasar dan menyeluruh yang telah disalaharahkan pada masa Orde Lama. Upaya untuk kembali pada kemurnian Pancasila dan UUD 1945 meledak setelah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI.
Pengertian Orde Baru Menurut Para Ahli
Adapun definisi orde baru menurut para ahli, antara lain:
- Jendral Soeharto
Orde baru adalah orde yang memiliki sikap dan tekad mendalam untuk mengabdi kepada rakyat dan kepentingan nasional yang didasari oleh filsafah pancasila dan menjunjung tinggi asas serta sendi Undang-Undang dasar 1945.
Orde baru juga dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang tertib dan negara yang berdasarkan hukum. Dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta warga negara yang memiliki pemimpin atau penguasa yang tunduk kepada ketentuan yang berlaku.
- Nugroho Notosusanto
Nugroho Notosusanto mengemukakan ciri-ciri orde baru yang dirumuskan dalam Seminar II Angkatan Darat Bulan Agustus 1966, yaitu:
- Orde baru menghendaki suatu tata berfikir yang lebih realistis dan pragmatis, meskipun tidak meninggalkan idealisme perjuangan.
- Orde baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, meskipun tidak meninggalkan idiologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme.
- Orde baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan pada kelembagaan dan bukan tata susunan yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengembangkan kultur individu, tapi orde baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintah yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan.
- Orde baru menghendaki pengutamaan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri.
- Orde baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dan cita-cita demokrasi ekonomi.
- Orde baru adalah suatu tata kehidupan baru disegala bidang yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945
Tujuan Orde Baru
Penanda lahirnya tujuan Orde Baru ialah ketika mandat pemerintahan diserahkan dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Beberapa tujuan pemerintahan orde baru yang berada dibawah pimpinan Soeharto sebagai Presiden RI diantaranya yaitu:
- Mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa orde lama secara keseluruhan tanpa kecuali.
- Melakukan penataan kembali semua aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
- Menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen seperti pada tujuan awalnya.
- Membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia dengan mengembalikan stabilitas nasional dan mempercepat proses pembangunan terutama pada sektor ekonomi.
Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru
Adapun kelebihan pemerintahan orde baru, antara lain:
- Adanya peningkatan Gros Domestic Produk perkapita di Indonesia dari 70 dolar menjadi 100 dolar.
- Berhasil memperkenalkan program Keluarga Berencana yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- Peningkatan jumlah rakyat yang bisa membaca dan menulis.
- Menurunnya angka pengangguran.
- Mencukupi dengan cukup baik kebutuhan sandang, pangan dan papan rakyat.
- Peningkatan stabilitas keamanan negara.
- Pencanangan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
- Keberhasilan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita
- Bekerja sama dengan investor asing di bidang ekonomi dan meminjam dana dari luar negeri.
Adapun kekurangan pemerintahan orde baru, antara lain:
- Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai penyimpangan yangterjadi di semua kalangan termasuk pemerintahan dan masyarakat
- Pembangunan yang hanya dipusatkan di ibukota Jakarta saja, sehingga ada kesenjangan cukup besar antara kota dan desa.
- Adanya ketidak puasan yang dirasakan masyarakat dari berbagai daerah yang tidak tersentuh pembangunan dan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kepada etnis Tionghoa.
- Kebebasan pers dikekang, begitu juga dengan kebebasan berpendapat setiap orang , yang kemudian pada masa reformasipers kembali mendapatkan kebebasan yang diinginkan.
- Adanya kesenjangan sosial yang tinggi berlangsung di masyarakat
- Adanya kekuasaan satu pihak yang berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda peralihan kekuasaan.
- Program transmigrasi memunculkan terjadinya kecemburuan penduduk setempat yang disebabkan karena tunjangan yang diterima oleh para transmigran cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Selain itu, ada pula kecurigaan akan Jawanisasi daerah-daerah di luar Jawa, padahal tidak semua transmigran berasal dari suku Jawa.
Contoh Kebijakan Orde Baru
Berikut ini beberapa contoh kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan orde baru, antara lain:
-
Ekonomi
Kebijakan ekonomi pada masa orde baru diantaranya yaitu:
- Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada 1 April 1969. Repelita pertama berfokus pada rehabilitasi prasarana yang penting serta melakukan pengembangan iklim usaha dan investasi. Kesuksesan Repelita 1 melatarbelakangi menjadikan Indonesia menjadi negara yang makmur pada masa itu.
- Swasembada beras, yaitu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melakukan pengembangan terhadap sektor pertanian. Pada masa itu, pengembangan terhadap sektor pertanian bisa dibilang sukses sebab berhasil membangun fasilitas irigasi dan perhubungan.
- Pemerataan terhadap kesejahteraan penduduk. Sasaran dari kebijakan ini adalah program-program penyediaan kebutuhan pangan, gizi, pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih hingga terkait pembangunan rumah yang sederhana.
-
Politik
Kebijakan politik pada masa orde baru diantaranya yaitu:
- Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan antek-anteknya. Kebijakan ini termuat dalam kebijakan Presiden Soeharto yang bertujuan untuk menjamin keamanan, ketenanga serta stabilitas pemerintahan Indonesia.
- Penyederhanaan terhadap partai politik yang bertujuan untuk menstabilkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Adanya pemilihan umum.
- Dwi Fungsi ABRI. Berdasarkan kebijakan ini, selain memegang senjata, ABRI diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan politik.
- Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila.
-
Sosial
Kebijakan sosial pada masa orde baru diantaranya yaitu:
- Adanya perencanaan Keluarga Berencana (KB).
- Adanya program transmigrasi
- Gerakan wajib belajar
- Gerakan orangtua asuh
Itulah tadi artikel yang bisa kami uraikan pada segenap pembaca berkenaan dengan pengertian orde baru menurut para ahli, tujuan, kelebihan, kekuarangan, dan contoh kebijakan yang pernah dilakukannya. Semoga memberi edukasi bagi semuanya.
